LPPS Hearing Ke Komisi III Bahas Tata Ruang Kota Praya
Lombok Tengah sinarlomboknews, Lembaga Peduli Pelestarian Sumberdaya (LPPS) melakukan hearing ke Komisi III DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Hearing dipimpin langsung ketua Komisi III, Andi Mardan, 10-01. Dalam kegiatan tersebut membahas tata ruang kota Praya yang dinilai masih perlu perhatian dari pihak terkait. Tata ruang yang menjadi sorotan yakni, perempatan jalan simpang yang ditutup, gundukan tanah di Bendungan Batujai, Aerotel yang tidak difungsikan, dan Pendopo Wakil Bupati yang tidak terpakai. Hadir dalam kegiatan tersebut, Perwakilan Dinas Perhubungan Loteng, Perwakilan Balai Wilayah Sungai (BWS), Perwakilan Dinas PU dan Perkim.
Ketua LPPS, Nujum menilai jika masih banyak PR yang menjadi catatan di Kabupaten Loteng, khususnya kota Praya. Catatan tersebut yakni terkait perempatan jalan simpang yang ditutup, gundukan tanah di Bendungan Batujai, Aerotel yang tidak difungsikan, dan Pendopo Wakil Bupati yang tidak terpakai. "Keempat catatan itu menjadi PR bagi pihak terkait agar segera melakukan pembenahan. Semestinya ketika suatu kota berkembang pesat harus segera ada arah yang jelas ke mana dan seperti apa kota ini ke depannya. Di kota Praya sendiri masih ada bangunan yang tidak difungsikan. Padahal kalau itu difungsikan tentu akan berdampak tehadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Seperti halnya dengan bangunan Aerotel. "Bangunan Aerotel itu sudah tidak difungsikan dan sekarang menjadi kumuh. Coba itu dipikirkan agar bisa difungsikan. Kalau itu difungsikan maka bisa menambah PAD Loteng," sarannya.
Ditekankannya, arus lalu lintas yang teratur tentu akan menghindarkan dari berbagai musibah kecelakaan. Ketika menginisiasi terkait pembukaan dan penutupan arus lalu lintas harus jelas dan dipikirkan matang-matang. "Menurut saya, untuk menghindari kecelakaan atas penutupan jalan di perempatan dengan gorong-gorong itu, sebaiknya untuk sementara dibuka lagi jika Dinas Perhubungan belum siap. Setelah dibuka, rambu-rambu lalu lintas itu diaktifkan. Coba kita lihat sekarang banyak reruntuhan gorong-gorong yang berserakan di perempatan jalan yang ditutup itu. Kalau itu ditabrak pengendara kan bahaya juga. Entah itu sengaja di rusak pengendara atau tertabrak tidak sengaja. Saya tidak tahu persis," tegasnya.
Sementara, Ketua Komisi III, Andi Mardan, mengapresiasi inisiatif LPPS karena telah memberikan sumbangsihnya demi Kabupaten Loteng yang lebih baik. Pihaknya dalam waktu dekat akan membahas semua persoalan tersebut ke meja dewan. "Saat ini dewan sedang sedang rapat Banmus. Setelah Banmus terbentuk nanti kita akan koordinasikan terkait itu semua. Saat ini memang belum ada solusi konkrit. Karena semua ini tidak bisa kita putuskan secara sepihak. Butuh proses dan sinergitas dengan pihak terkait," jelasnya.
Ia menjelaskan, terkait penutupan perempatan simpang jalan, Dinas Perhubungan memiliki cara atau aturan mengapa itu dilakukan. Nanti terkait pengerjaannya, pihak perhubungan bisa koordinasikan Dinas Perkim dan PU. "LPPS meminta membuka seluruh ruas perempatan. Tentu kalau itu dibuka kembali ada sisi plus minusnya dan perlu dipertimbangkan. Kalaupun dibuka kembali berarti harus menghidupkan rambu-rambu lalu lintas. Kami dari Komisi III menyarankan agar Dinas Perhubungan Kabupaten menjalin komunikasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi. Karena ini menyangkut jalur Provinsi," terangnya.
Disampaikannya, secara kasat mata ini harus menjadi atensi semua pihak. Sebagimana bangunan Aerotel yang tidak difungsikan. Pihaknya pun berharap agar bangunan tersebut bisa difungsikan dan dikelola sebagai aset daerah demi meningkatkan PAD. "Terkait bangunan Aerotel itu nanti kita akan koordinasikan dengan pimpinan dan menyampaikan itu pada Komisi I, karena terkait aset dan Komisi I yang punya wewenang," paparnya.
Kemudian, terkait gundukan tanah yang ada di pinggir jalan Bendungan Batujai, BWS disarankan segera menangani dan membersihkan karena menggangu arus lalu lintas dan serapan air. "BWS kita minta segera menangani gundukan tanah di Batujai itu. Karena itu sangat bahaya jika tidak segera ditangani. Mengingat, saat ini sudah musim hujan. Kalau Bendungan Batujai itu tidak ditata akan sangat berdampak, bisa-bisa terjadi banjir. Posisi Bendungan Batujai itu sekarang dangkal. Kalau hujan besar otomatis tidak bisa menampung debit air, maka akan terjadi banjir," ungkapnya.
Lebih jauh disampaikan, semua persoalan tersebut menjadi catatan bagi Komisi III untuk membahas dengan anggota lainnya. Begitu juga dengan Pendopo Wakil Bupati, nanti pihaknya akan koordinasikan dengan Komisi I, karena itu terkait aset. "Pertemuan ini menjadi dasar saya selaku Ketua Komisi III untuk membahas semuanya. Saat ini Banmus sedang dibentuk. Hari senin mendatang akan dilakukan Sidang Paripurna. Nanti kita akan bahas di sana. Kalaupun ada hal yang belum saya bahas nanti tolong diingatkan. Karena saya manusia biasa yang tidak luput dari khilaf dan lupa," pungkasnya.(Sln - 02)
Lombok Tengah sinarlomboknews, Lembaga Peduli Pelestarian Sumberdaya (LPPS) melakukan hearing ke Komisi III DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Hearing dipimpin langsung ketua Komisi III, Andi Mardan, 10-01. Dalam kegiatan tersebut membahas tata ruang kota Praya yang dinilai masih perlu perhatian dari pihak terkait. Tata ruang yang menjadi sorotan yakni, perempatan jalan simpang yang ditutup, gundukan tanah di Bendungan Batujai, Aerotel yang tidak difungsikan, dan Pendopo Wakil Bupati yang tidak terpakai. Hadir dalam kegiatan tersebut, Perwakilan Dinas Perhubungan Loteng, Perwakilan Balai Wilayah Sungai (BWS), Perwakilan Dinas PU dan Perkim.
Ketua LPPS, Nujum menilai jika masih banyak PR yang menjadi catatan di Kabupaten Loteng, khususnya kota Praya. Catatan tersebut yakni terkait perempatan jalan simpang yang ditutup, gundukan tanah di Bendungan Batujai, Aerotel yang tidak difungsikan, dan Pendopo Wakil Bupati yang tidak terpakai. "Keempat catatan itu menjadi PR bagi pihak terkait agar segera melakukan pembenahan. Semestinya ketika suatu kota berkembang pesat harus segera ada arah yang jelas ke mana dan seperti apa kota ini ke depannya. Di kota Praya sendiri masih ada bangunan yang tidak difungsikan. Padahal kalau itu difungsikan tentu akan berdampak tehadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Seperti halnya dengan bangunan Aerotel. "Bangunan Aerotel itu sudah tidak difungsikan dan sekarang menjadi kumuh. Coba itu dipikirkan agar bisa difungsikan. Kalau itu difungsikan maka bisa menambah PAD Loteng," sarannya.
Ditekankannya, arus lalu lintas yang teratur tentu akan menghindarkan dari berbagai musibah kecelakaan. Ketika menginisiasi terkait pembukaan dan penutupan arus lalu lintas harus jelas dan dipikirkan matang-matang. "Menurut saya, untuk menghindari kecelakaan atas penutupan jalan di perempatan dengan gorong-gorong itu, sebaiknya untuk sementara dibuka lagi jika Dinas Perhubungan belum siap. Setelah dibuka, rambu-rambu lalu lintas itu diaktifkan. Coba kita lihat sekarang banyak reruntuhan gorong-gorong yang berserakan di perempatan jalan yang ditutup itu. Kalau itu ditabrak pengendara kan bahaya juga. Entah itu sengaja di rusak pengendara atau tertabrak tidak sengaja. Saya tidak tahu persis," tegasnya.
Sementara, Ketua Komisi III, Andi Mardan, mengapresiasi inisiatif LPPS karena telah memberikan sumbangsihnya demi Kabupaten Loteng yang lebih baik. Pihaknya dalam waktu dekat akan membahas semua persoalan tersebut ke meja dewan. "Saat ini dewan sedang sedang rapat Banmus. Setelah Banmus terbentuk nanti kita akan koordinasikan terkait itu semua. Saat ini memang belum ada solusi konkrit. Karena semua ini tidak bisa kita putuskan secara sepihak. Butuh proses dan sinergitas dengan pihak terkait," jelasnya.
Ia menjelaskan, terkait penutupan perempatan simpang jalan, Dinas Perhubungan memiliki cara atau aturan mengapa itu dilakukan. Nanti terkait pengerjaannya, pihak perhubungan bisa koordinasikan Dinas Perkim dan PU. "LPPS meminta membuka seluruh ruas perempatan. Tentu kalau itu dibuka kembali ada sisi plus minusnya dan perlu dipertimbangkan. Kalaupun dibuka kembali berarti harus menghidupkan rambu-rambu lalu lintas. Kami dari Komisi III menyarankan agar Dinas Perhubungan Kabupaten menjalin komunikasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi. Karena ini menyangkut jalur Provinsi," terangnya.
Disampaikannya, secara kasat mata ini harus menjadi atensi semua pihak. Sebagimana bangunan Aerotel yang tidak difungsikan. Pihaknya pun berharap agar bangunan tersebut bisa difungsikan dan dikelola sebagai aset daerah demi meningkatkan PAD. "Terkait bangunan Aerotel itu nanti kita akan koordinasikan dengan pimpinan dan menyampaikan itu pada Komisi I, karena terkait aset dan Komisi I yang punya wewenang," paparnya.
Kemudian, terkait gundukan tanah yang ada di pinggir jalan Bendungan Batujai, BWS disarankan segera menangani dan membersihkan karena menggangu arus lalu lintas dan serapan air. "BWS kita minta segera menangani gundukan tanah di Batujai itu. Karena itu sangat bahaya jika tidak segera ditangani. Mengingat, saat ini sudah musim hujan. Kalau Bendungan Batujai itu tidak ditata akan sangat berdampak, bisa-bisa terjadi banjir. Posisi Bendungan Batujai itu sekarang dangkal. Kalau hujan besar otomatis tidak bisa menampung debit air, maka akan terjadi banjir," ungkapnya.
Lebih jauh disampaikan, semua persoalan tersebut menjadi catatan bagi Komisi III untuk membahas dengan anggota lainnya. Begitu juga dengan Pendopo Wakil Bupati, nanti pihaknya akan koordinasikan dengan Komisi I, karena itu terkait aset. "Pertemuan ini menjadi dasar saya selaku Ketua Komisi III untuk membahas semuanya. Saat ini Banmus sedang dibentuk. Hari senin mendatang akan dilakukan Sidang Paripurna. Nanti kita akan bahas di sana. Kalaupun ada hal yang belum saya bahas nanti tolong diingatkan. Karena saya manusia biasa yang tidak luput dari khilaf dan lupa," pungkasnya.(Sln - 02)
Comments
Post a Comment