Legeslator Senayan Ini, Berkomitmen Perjuangkan DAM Mujur
Lombok Tengah Sinarlomboknews, Legeslator asal pemilih Nusa Tenggara Barat, Suryadi Jaya Purnama atau lebih disapa dengan SJP dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang saat ini, duduk di komisi V DPR RI, berkomitmen untuk mendorong rerealisasi pembangunan DAM Mujur, hal ini merupakan salah satu perannya di Komisi V DPR RI, untuk mengembangkan dan membangun Desa. "Saya di Komisi V DPR RI memliki peran dalan hal mengembangkan dan membangun Desa. Karenanya, saya akan memperjuangkan DAM Mujur," tegasnya 28-12 di Kantor PKS Loteng, dalam acara resesya.
SJP, menjelaskan anggaran DAM Mujur merupakan komitmen dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat saat itu telah menyiapkan dana untuk pembangunan DAM Mujur. Pada zaman pemerintahan L. Wiratmaja (Miq Ngoh) saat itu, anggarannya sudah disiapkan namun Pemda belum siap. Akhirnya dana untuk pembangunan DAM Mujur dialihkan ke Bendungan Pandan Dure Lombok Timur. "Saat itu Pemda Loteng tidak siap dan akhirnya dana yang disiapkan pemerintah pusat dialihkan ke Pandan Dure. Pemda Loteng saat itu belum siap menyelesaikan persoalan pembebasan lahan. Mau tidak mau, saat itu bendungan Pandan Dure yang siap sehingga anggaran dari pemerintah pusat waktu itu dialihkan ke bendungan Pandan Dure," jelasnya.
Dikatakannya, terkait persoalan pembebasan lahan merupakan kewajiban Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah. Dana yang akan disiapkan untuk pembebasan lahan 60 miliar. Dari 60 miliar tersebut akan dilakukan sharing anggaran 30 miliar dari pemerintah provinsi dan 30 miliar dari pemerintah daerah. "Waktu itu, zaman kepemimpinan Miq Ngoh di Loteng tidak memenuhi kewajiban melaksanakan sharing anggaran. Sehingga Bupati Lotim yang saat itu menyatakan siap dan mendapatkan dana untuk pembangunan bendungan Pandan Dure," ungkapnya.
SJP, selanjutnya menyarankan, untuk mempermudah dan mempercepat realisasi DAM Mujur sebaiknya dilakukan Redesain. Artinya, lahan yang akan digunakan di persempit demi terealisasinya DAM Mujur. Dengan begitu, baik Pemerintah Provinsi maupun Daerah bisa secepatnya berkoordinasi untuk membebaskan lahan. "Agar DAM Mujur bisa segera dibangun, alangkah baiknya dilakukan Redesain agar tidak terlalu memberatkan pemerintah. Kalau itu dilakukan, tentu akan segera terlaksana. Sementara Pemerintah menyelesaikan pembebasan lahan, saya akan terus memperjuangkan DAM Mujur sampai ke Meja DPR Pusat," tegasnya.
Pihaknya menegaskan agar jangan sampai anggaran untuk DAM Mujur dialihkan lagi. Mengingat, pada tahun 2017 lalu, pemerintah pusat telah meyiapkan anggaran sekitar 2,1 triliun, namun lagi-lagi pemerintah belum siap. Akhirnya, anggaran tersebut dialihkan ke Sumbawa. "Sudah dua kali anggaran untuk DAM Mujur dialihkan. Kita tidak ingin hal itu terulang lagi. DAM Mujur harus segera dibangun kesejahteraan masyarakat. Silahkan pemerintah daerah berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk pembebasan lahan. Kalau pembebasan lahan menjadi alasan ditundanya DAM Mujur itu semua bisa di Redesain. Lahan yang akan digunakan bisa diperkecil sedikit," pungkasnya. (Sln-02)
Lombok Tengah Sinarlomboknews, Legeslator asal pemilih Nusa Tenggara Barat, Suryadi Jaya Purnama atau lebih disapa dengan SJP dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang saat ini, duduk di komisi V DPR RI, berkomitmen untuk mendorong rerealisasi pembangunan DAM Mujur, hal ini merupakan salah satu perannya di Komisi V DPR RI, untuk mengembangkan dan membangun Desa. "Saya di Komisi V DPR RI memliki peran dalan hal mengembangkan dan membangun Desa. Karenanya, saya akan memperjuangkan DAM Mujur," tegasnya 28-12 di Kantor PKS Loteng, dalam acara resesya.
SJP, menjelaskan anggaran DAM Mujur merupakan komitmen dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat saat itu telah menyiapkan dana untuk pembangunan DAM Mujur. Pada zaman pemerintahan L. Wiratmaja (Miq Ngoh) saat itu, anggarannya sudah disiapkan namun Pemda belum siap. Akhirnya dana untuk pembangunan DAM Mujur dialihkan ke Bendungan Pandan Dure Lombok Timur. "Saat itu Pemda Loteng tidak siap dan akhirnya dana yang disiapkan pemerintah pusat dialihkan ke Pandan Dure. Pemda Loteng saat itu belum siap menyelesaikan persoalan pembebasan lahan. Mau tidak mau, saat itu bendungan Pandan Dure yang siap sehingga anggaran dari pemerintah pusat waktu itu dialihkan ke bendungan Pandan Dure," jelasnya.
Dikatakannya, terkait persoalan pembebasan lahan merupakan kewajiban Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah. Dana yang akan disiapkan untuk pembebasan lahan 60 miliar. Dari 60 miliar tersebut akan dilakukan sharing anggaran 30 miliar dari pemerintah provinsi dan 30 miliar dari pemerintah daerah. "Waktu itu, zaman kepemimpinan Miq Ngoh di Loteng tidak memenuhi kewajiban melaksanakan sharing anggaran. Sehingga Bupati Lotim yang saat itu menyatakan siap dan mendapatkan dana untuk pembangunan bendungan Pandan Dure," ungkapnya.
SJP, selanjutnya menyarankan, untuk mempermudah dan mempercepat realisasi DAM Mujur sebaiknya dilakukan Redesain. Artinya, lahan yang akan digunakan di persempit demi terealisasinya DAM Mujur. Dengan begitu, baik Pemerintah Provinsi maupun Daerah bisa secepatnya berkoordinasi untuk membebaskan lahan. "Agar DAM Mujur bisa segera dibangun, alangkah baiknya dilakukan Redesain agar tidak terlalu memberatkan pemerintah. Kalau itu dilakukan, tentu akan segera terlaksana. Sementara Pemerintah menyelesaikan pembebasan lahan, saya akan terus memperjuangkan DAM Mujur sampai ke Meja DPR Pusat," tegasnya.
Pihaknya menegaskan agar jangan sampai anggaran untuk DAM Mujur dialihkan lagi. Mengingat, pada tahun 2017 lalu, pemerintah pusat telah meyiapkan anggaran sekitar 2,1 triliun, namun lagi-lagi pemerintah belum siap. Akhirnya, anggaran tersebut dialihkan ke Sumbawa. "Sudah dua kali anggaran untuk DAM Mujur dialihkan. Kita tidak ingin hal itu terulang lagi. DAM Mujur harus segera dibangun kesejahteraan masyarakat. Silahkan pemerintah daerah berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk pembebasan lahan. Kalau pembebasan lahan menjadi alasan ditundanya DAM Mujur itu semua bisa di Redesain. Lahan yang akan digunakan bisa diperkecil sedikit," pungkasnya. (Sln-02)
Comments
Post a Comment