Korban Gempa Labulia Nilai Hasil Validasi Tak Tepat Sasaran
Lombok Tengah sinarlomboknews, Dampak Gempa Lombok setahun yang lalu masih menyisakan pilu di masyarakat Lombok Tengah diantaranya, sejumlah korban gempa di Desa Labulia Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) melakukan hearing ke Dinas Perkemahan dan Permukiman (Perkim) dengan agenda adanya indikasi penerima bantuan yang tidak tepat sasaran. Selain itu, adanya indikasi ketidak jujuran, ketidak transfaransi, dan ketidak adilan dari Kepala Desa (Kades) Labulia bersama Aparatur Pemerintah Desa (Pemdes) Labulia dan Tim verifikasi factual data penerima data. Warga menilai hasil validasi yang dilakukan tidak tepat sasaran. Karenanya, warga menggelar hearing ke Dinas Perkim. Warga yang hadir ditemui Kadis Perkim, L. Firman Wijaya, Rabu (18/12).
Salah seorang warga Desa Labulia, Burhanudin, mempertanyakan kejelasan dan memprotes hasil validasi daftar penerima bantuan yang dinilai tidak tepat sasaran. "Rumah saya yang berada di pinggir jalan dekat Pertamina Labulia roboh akibat gempa sehingga tidak dapat dihuni lagi malah tidak masuk dalam daftar penerima bantuan. Malahan, rumah tetangganya yang masih bagus dan masih layak huni yang mendapat bantuan," kritiknya.
Ironisnya, rumah yang masih dapat dihuni, lanjutnya, malah masuk dalam data penerima bantuan itu. Pihaknya menilai semua tidak adil. "Harusnya yang mendapat bantuan itu saya karena dari segi kerusakan layak mendapat bantuan. Ini malah rumah yang masih bagus diberikan bantuan," sindirnya.
Selain itu, Haerudin yang juga warga Labulia mengungkapkan banyak kejanggalan yang terjadi. Pihaknya menilai Pemdes hanya menggunakan kewenangannya sendiri sehingga ada kejanggalan di data NIK. Seharusnya pihak Desa memanfaatkan RT untuk melakukan pendataan agar datanya betul-betul ril. "Saudara saya rumahnya sudah rata dan mengharapkan bantuan namun tidak ada. Pernah petugas ke rumah itu namun tidak di poto oknum desa. Karenanya kami mengharapkan Dinas Perkim turun langsung melihat fakta yang terjadi di Lapangan," pintanya.
Kemudian, Sapri Jayadi mempertanyakan datanya dari Perkim atau Desa. Kok bisa yang kategori rusak berat malah dikasih Rp. 10 juta. Sedangkan yang rusak sedang dikasih lebih besar. "Jika memang seperti ini, kami minta dinas terkait agat memvalidasi kembali data penerima. Silahkan lihat dan bandingkan, siapa yang layak untuk masuk dalam data penerima bantuan," tegasnya.
Sementara, Kadis Perkim, L.Firman Wijaya menyampaikan, selaku pemangku amanah penanganan gempa akan menindak lanjuti terkait pengaduan warga. Sebelumnya, pihaknya menegaskan pada saat puncak gempa tanggal 5 Agustus lalu, pihaknya diminta untuk melakukan pendataan. "Kondisi kami saat itu masih trauma dan kaget akibat gempa tersebut. Kemudian kami minta agar Kades, Camat, Babin, Babinkamtibmas melakukan pendataan secara mandiri," jelasnya kepada warga.
Selain itu, jelas Firman, kebetulan ada pendamping fasilitator. Itu yang diminta untuk turun ke Lapangan. Pihaknya sejauh ini sudah menampung data. Sebagian besar data hanya ada nama namun tidak dilampirkan poto. Pihaknya juga mengaku sudah turun di sebagian besar desa. "Berdasarkan SK verifikasi 1 sampai 18 yang diterbitkan sebanyak 25.009 data. Di sana ada nama dan NIK beserta kondisi. Namun dari data yang diterima tersebut kami khawatir kalau sampai tidak tepat sasaran," tandasnya.Red SSIN
Lombok Tengah sinarlomboknews, Dampak Gempa Lombok setahun yang lalu masih menyisakan pilu di masyarakat Lombok Tengah diantaranya, sejumlah korban gempa di Desa Labulia Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) melakukan hearing ke Dinas Perkemahan dan Permukiman (Perkim) dengan agenda adanya indikasi penerima bantuan yang tidak tepat sasaran. Selain itu, adanya indikasi ketidak jujuran, ketidak transfaransi, dan ketidak adilan dari Kepala Desa (Kades) Labulia bersama Aparatur Pemerintah Desa (Pemdes) Labulia dan Tim verifikasi factual data penerima data. Warga menilai hasil validasi yang dilakukan tidak tepat sasaran. Karenanya, warga menggelar hearing ke Dinas Perkim. Warga yang hadir ditemui Kadis Perkim, L. Firman Wijaya, Rabu (18/12).
Salah seorang warga Desa Labulia, Burhanudin, mempertanyakan kejelasan dan memprotes hasil validasi daftar penerima bantuan yang dinilai tidak tepat sasaran. "Rumah saya yang berada di pinggir jalan dekat Pertamina Labulia roboh akibat gempa sehingga tidak dapat dihuni lagi malah tidak masuk dalam daftar penerima bantuan. Malahan, rumah tetangganya yang masih bagus dan masih layak huni yang mendapat bantuan," kritiknya.
Ironisnya, rumah yang masih dapat dihuni, lanjutnya, malah masuk dalam data penerima bantuan itu. Pihaknya menilai semua tidak adil. "Harusnya yang mendapat bantuan itu saya karena dari segi kerusakan layak mendapat bantuan. Ini malah rumah yang masih bagus diberikan bantuan," sindirnya.
Selain itu, Haerudin yang juga warga Labulia mengungkapkan banyak kejanggalan yang terjadi. Pihaknya menilai Pemdes hanya menggunakan kewenangannya sendiri sehingga ada kejanggalan di data NIK. Seharusnya pihak Desa memanfaatkan RT untuk melakukan pendataan agar datanya betul-betul ril. "Saudara saya rumahnya sudah rata dan mengharapkan bantuan namun tidak ada. Pernah petugas ke rumah itu namun tidak di poto oknum desa. Karenanya kami mengharapkan Dinas Perkim turun langsung melihat fakta yang terjadi di Lapangan," pintanya.
Kemudian, Sapri Jayadi mempertanyakan datanya dari Perkim atau Desa. Kok bisa yang kategori rusak berat malah dikasih Rp. 10 juta. Sedangkan yang rusak sedang dikasih lebih besar. "Jika memang seperti ini, kami minta dinas terkait agat memvalidasi kembali data penerima. Silahkan lihat dan bandingkan, siapa yang layak untuk masuk dalam data penerima bantuan," tegasnya.
Sementara, Kadis Perkim, L.Firman Wijaya menyampaikan, selaku pemangku amanah penanganan gempa akan menindak lanjuti terkait pengaduan warga. Sebelumnya, pihaknya menegaskan pada saat puncak gempa tanggal 5 Agustus lalu, pihaknya diminta untuk melakukan pendataan. "Kondisi kami saat itu masih trauma dan kaget akibat gempa tersebut. Kemudian kami minta agar Kades, Camat, Babin, Babinkamtibmas melakukan pendataan secara mandiri," jelasnya kepada warga.
Selain itu, jelas Firman, kebetulan ada pendamping fasilitator. Itu yang diminta untuk turun ke Lapangan. Pihaknya sejauh ini sudah menampung data. Sebagian besar data hanya ada nama namun tidak dilampirkan poto. Pihaknya juga mengaku sudah turun di sebagian besar desa. "Berdasarkan SK verifikasi 1 sampai 18 yang diterbitkan sebanyak 25.009 data. Di sana ada nama dan NIK beserta kondisi. Namun dari data yang diterima tersebut kami khawatir kalau sampai tidak tepat sasaran," tandasnya.Red SSIN
Comments
Post a Comment