Dewan Loteng Menggelar Sidang ke 14 , Semua Fraksi Setuju LKPJ di Bahas selanjutnya
Lombok Tengah silaqsaksikaninformasintb, Sidang Paripurna anggota Dprd Kabupaten Lombok Tengah di buka secara resmi oleh Ketua dprd Loteng H Fuady Ft, SE. dengan agenda peyampaian pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Apbd tahun anggaran 2018 di kantor DPRD di Jontlak Praya Tengah, Selasa 11 - 06.
Sidang di buka oleh ketua DPRD Lombok Tengah H. Fuady dengan di dampingi oleh wakil ketua Dprd Lombok Tengah, Sidang juga dihadiri langsung oleh wakil bupati Loteng HL Fathul Bahri, Skpd lingkup Lombok Tengah hadir dalam sidang Paripurna ke 14 ini.
Pada sidang masa ke 2 ini masing-masing Praksi di Dprd Kabupaten Lombok Tengah.
Pandangan pertama partai Golkar menyampaikan pandangannya yang di sampaikan oleh H. L Masud menyampaikan laporan keuangan kepala daerah penting di publikasikan kepada masyarakat dengan di publikasikan supaya rakyat harus tahu tentang Apbd daerah dan capaian Pemda Lombok Tengah terangnya.
Partai Golkar menyampaikan trimakasih atas hasil kerja pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah terutama mampu mendapat penghargaan WTP selama tujuh kali berturut turut untuk lebih di pertahankan dan di lebih di optimalkan menuju masyarakat yang lebih sejahtera terangnya, Selasa 12 - 06 di kantor DPRD Lombok Tengah di kelurahan Jontlak Praya Tengah.
Selanjutnya untuk LKPJ Kabupaten Lombok Tengah setuju untuk di bahas lebih lanjut.
Praksi Partai Gerinda pandangannya di sampaikan oleh L. Muhiban mengatakan Praksi Gerinda mengatakan capaian prestasi dengan penghargaan WTP perlu kita apresiasi terhadap OPD Kabupaten Lombok Tengah baik secara kolektif maupun individu terangnya.
Tetapi WTP yang di capai oleh masyarakat Lombok Tengah berbalik dengan kenyataan dengan angka kemiskinan dan Silva miliar itu adalah bentuk kelemahan pemerintah Lombok Tengah yang mesti di tingkatkan tegasnya.
Selanjutnya Muhiban mengatakan pengelolaan keuangan dan tata kelola di Lombok Tengah untuk lebih di optimalkan dengan 4 indikator pembangunan untuk menanggulangi angka pengangguran dan pembangunan di Lombok Tengah hendaknya di arahan ke sektor pelayanan untuk mengentaskan kemiskinan sesua dengan visi misi Lombok Tengah sebagai lambung padi terangnya.
Sementara itu Praksi Gerinda setuju LKPJ untuk di bahas selanjutnya.
Selanjutnya Praksi PKB H. Ahkam mengatakan pertanggungjawaban Apbd Kabupaten Lombok Tengah 2018 ini merupakan capaian Kabupaten selama lima tahun kedepan, dan mempertahankan capaian dengan mendapat WTP selama tujuh tahun itu hal yang tidak mudah harus terus menerus berjalan secara efektif dan efisien terangnya.
Praksi PKB mengatakan setuju LKPJ untuk di bahas selanjutnya.
Sebagai bagian yang perlu menjadi catatan diantaranya adalah terealsi angkanya kemana peruntukannya dari dana tak terduga sebesar 1.5 m tersebut juga minimnya honor untuk guru honor semoga bisa menjadi bahan rujukan tungkasnya.
Sementara itu Praksi Demokrat di sampaikan oleh M. Samsoel Qomar mengatakan perda yang di hasilkan oleh perda oleh Pemda untuk maksimal di jalnkn oleh Pemda Lombok Tengah terangnya.
Selanjutnya Praksi Demokrat menyoroti rekruitmen dari karyawan di Pdam Lombok Tengah supaya di perbaiki supaya bukn hanya anak pejabat yang masuk terangnya.
Selanjutnya PPP di sampaikan oleh Mayuki, S Ag mengatakan trimakasih atas capai pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dengan mendapatkan WTP selama tujuh kali berturut turut terangnya.
Laporan keuangan selama satu tahun merupakan kewajiban dari Pemda Lombok Tengah terhadap penggunaan anggarannya selama satu tahun terangnya.
Praksi PKS di sampaikan oleh M. Supli, SH mengatakan pembahasan LKPJ pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah untuk terus di lanjutkan tetapi di lembaran inventarisasi asset di jn Jenderal sudirman untuk di jelaskan secara rinci tentang asset oleh Pemda Lombok Tengah terangnya.
Selanjutnya Politisi Partai PKS berharap untuk pengkajian dan atau audit terhadap keberadaan Masjid agung baik di kepengurusan atau di tekstur bangunnya.
Selanjutnya Praksi dari Partai PBB Didik Arista mengatakan untuk membuat program yang langsung menyentuh masyarakat terutama di sektor wisata supaya masyarakat tidak menjadi penonton di kawasan wisata tersebut.
Praksi PBB mempertanyakan keberadaa Aero hotel.
Praksi Nurani Perjuangan di sampaikan Suhaimi SH.
Selanjutnya partai Nasdem di sampaikan oleh Tohri apresiasi terhadap hasil kerja keras pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah yang di buktikan dengan mendapat penghargaan WTP dari pemerintah pusat terangnya.
Selanjutnya Praksi Nasdem mengatakan menyetujui terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Apbd tahun anggaran 2018 tegasnya.
Selanjutnya pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya akan menyampaikan pandanganhya di sidang selanjutnya tungkasnya ketua dprd Lombok Tengah H Fuady. Win
Lombok Tengah silaqsaksikaninformasintb, Sidang Paripurna anggota Dprd Kabupaten Lombok Tengah di buka secara resmi oleh Ketua dprd Loteng H Fuady Ft, SE. dengan agenda peyampaian pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Apbd tahun anggaran 2018 di kantor DPRD di Jontlak Praya Tengah, Selasa 11 - 06.
Sidang di buka oleh ketua DPRD Lombok Tengah H. Fuady dengan di dampingi oleh wakil ketua Dprd Lombok Tengah, Sidang juga dihadiri langsung oleh wakil bupati Loteng HL Fathul Bahri, Skpd lingkup Lombok Tengah hadir dalam sidang Paripurna ke 14 ini.
Pada sidang masa ke 2 ini masing-masing Praksi di Dprd Kabupaten Lombok Tengah.
Pandangan pertama partai Golkar menyampaikan pandangannya yang di sampaikan oleh H. L Masud menyampaikan laporan keuangan kepala daerah penting di publikasikan kepada masyarakat dengan di publikasikan supaya rakyat harus tahu tentang Apbd daerah dan capaian Pemda Lombok Tengah terangnya.
Partai Golkar menyampaikan trimakasih atas hasil kerja pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah terutama mampu mendapat penghargaan WTP selama tujuh kali berturut turut untuk lebih di pertahankan dan di lebih di optimalkan menuju masyarakat yang lebih sejahtera terangnya, Selasa 12 - 06 di kantor DPRD Lombok Tengah di kelurahan Jontlak Praya Tengah.
Selanjutnya untuk LKPJ Kabupaten Lombok Tengah setuju untuk di bahas lebih lanjut.
Praksi Partai Gerinda pandangannya di sampaikan oleh L. Muhiban mengatakan Praksi Gerinda mengatakan capaian prestasi dengan penghargaan WTP perlu kita apresiasi terhadap OPD Kabupaten Lombok Tengah baik secara kolektif maupun individu terangnya.
Tetapi WTP yang di capai oleh masyarakat Lombok Tengah berbalik dengan kenyataan dengan angka kemiskinan dan Silva miliar itu adalah bentuk kelemahan pemerintah Lombok Tengah yang mesti di tingkatkan tegasnya.
Selanjutnya Muhiban mengatakan pengelolaan keuangan dan tata kelola di Lombok Tengah untuk lebih di optimalkan dengan 4 indikator pembangunan untuk menanggulangi angka pengangguran dan pembangunan di Lombok Tengah hendaknya di arahan ke sektor pelayanan untuk mengentaskan kemiskinan sesua dengan visi misi Lombok Tengah sebagai lambung padi terangnya.
Sementara itu Praksi Gerinda setuju LKPJ untuk di bahas selanjutnya.
Selanjutnya Praksi PKB H. Ahkam mengatakan pertanggungjawaban Apbd Kabupaten Lombok Tengah 2018 ini merupakan capaian Kabupaten selama lima tahun kedepan, dan mempertahankan capaian dengan mendapat WTP selama tujuh tahun itu hal yang tidak mudah harus terus menerus berjalan secara efektif dan efisien terangnya.
Praksi PKB mengatakan setuju LKPJ untuk di bahas selanjutnya.
Sebagai bagian yang perlu menjadi catatan diantaranya adalah terealsi angkanya kemana peruntukannya dari dana tak terduga sebesar 1.5 m tersebut juga minimnya honor untuk guru honor semoga bisa menjadi bahan rujukan tungkasnya.
Sementara itu Praksi Demokrat di sampaikan oleh M. Samsoel Qomar mengatakan perda yang di hasilkan oleh perda oleh Pemda untuk maksimal di jalnkn oleh Pemda Lombok Tengah terangnya.
Selanjutnya Praksi Demokrat menyoroti rekruitmen dari karyawan di Pdam Lombok Tengah supaya di perbaiki supaya bukn hanya anak pejabat yang masuk terangnya.
Selanjutnya PPP di sampaikan oleh Mayuki, S Ag mengatakan trimakasih atas capai pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dengan mendapatkan WTP selama tujuh kali berturut turut terangnya.
Laporan keuangan selama satu tahun merupakan kewajiban dari Pemda Lombok Tengah terhadap penggunaan anggarannya selama satu tahun terangnya.
Praksi PKS di sampaikan oleh M. Supli, SH mengatakan pembahasan LKPJ pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah untuk terus di lanjutkan tetapi di lembaran inventarisasi asset di jn Jenderal sudirman untuk di jelaskan secara rinci tentang asset oleh Pemda Lombok Tengah terangnya.
Selanjutnya Politisi Partai PKS berharap untuk pengkajian dan atau audit terhadap keberadaan Masjid agung baik di kepengurusan atau di tekstur bangunnya.
Selanjutnya Praksi dari Partai PBB Didik Arista mengatakan untuk membuat program yang langsung menyentuh masyarakat terutama di sektor wisata supaya masyarakat tidak menjadi penonton di kawasan wisata tersebut.
Praksi PBB mempertanyakan keberadaa Aero hotel.
Praksi Nurani Perjuangan di sampaikan Suhaimi SH.
Selanjutnya partai Nasdem di sampaikan oleh Tohri apresiasi terhadap hasil kerja keras pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah yang di buktikan dengan mendapat penghargaan WTP dari pemerintah pusat terangnya.
Selanjutnya Praksi Nasdem mengatakan menyetujui terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Apbd tahun anggaran 2018 tegasnya.
Selanjutnya pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya akan menyampaikan pandanganhya di sidang selanjutnya tungkasnya ketua dprd Lombok Tengah H Fuady. Win
Comments
Post a Comment