-
Suhaili, Harap BPD dan Kades Bersinergi Bangun Desa di Lombok Tengah


Lombok Tengah silaqsaksikaninformasintb, Berlokasi di Halaman Kantor Bupati Loteng, Bupati Lombok Tengah Suhaili Ft, mengambil sumpah 932 Badan permusyawaratan desa dan 11 Pejabat Sementara Kepala Desa, 932 Bpd ini akan di tempatkan di 106 desa yang ada di Lombok Tengah.
Dalam kata sambutannya Suhaili Ft mengatakan keberadaan Bpd di lingkup pemerintah desa sebagai barometer pembangunan di tingkat dasar yang esensial untuk menjadi tolak ukur pembangunan di tingkat kabupaten jelasnya 30-08.
Selanjutnya Uhel panggilan akrab dari bupati Loteng ini mengatakan Bpd dalam fungsinya sebagai kontrol kepala desa dalam menjalankan tugas sebagai penguasa di tingkat desa, sehingga kepala desa tidak mentang mentang pemimpin, demikian juga sebaliknya Bpd sebagai kontrol pembangunan di desa baik di kontrol anggaran di desa yang sensitif, sedikit - dikit demo, intinya kedua lembaga ini harus Bersinergi untuk membangun desa masing-masing tegasnya.
Hadir dalam acara ini wakil bupati Loteng H fathul bahri, Kadis BPMD Djalaludin, Kadis dikpora H. Sumum dan Ketua dprd Lombok Tengah H. Fuady Ft, Kejaksaan . Win

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

-
Image
Dewan Lombok Tengah Bahas Ranperda Perlindungan Mata Air Silaqsaksikaninformasintb - Lombok Tengah | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Sidang Paripurna pembahasan hasil kajian badan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) terhadap Ranperda usul DPRD tentang perlindungan mata air, Selasa (12/3/2019). Sidang Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Lombok Tengah, H. Achmad Puaddi FT itu berlangsung di ruang sidang utama Gedung DPRD Lombok Tengah di Kelurahan Jontlak, kecamatan Praya Tengah, Lombok Tengah. Ranperda usul DPRD tentang perlindungan mata air yang merupakan usulan dari komisi III DPRD Lombok Tengah. Dalam sidang Paripurna itu,Ketua DPRD Lombok Tengah, H. Achmad Puddi FT menyampaikan, laporan hasil kajian Badan Pembentukan Perda penting dilakukan guna merujuk pada ketentuan pasal 6 ayat (4) yang mengatur tentang Ranperda yang telah dikaji oleh Badan Pembentukan Perda disampaikan kepada seluruh anggota DPRD Lo
Read more
-
Image
Supli Inisiasi Program WRSE Untuk Para Janda di Lombok Tengah Lombok Tengah sinarlomboknews,  Berawal dari meninggalnya Suhaimi Tetangganya Di Leneng Praya Lombok Tengah, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Lombok Tengah H. Supli, SH dari Partai PKS ini kemudian berpikir keras untuk memberdayakan perempuan- perempuan seperti istrinya almarhum Suhaimi, untuk memberdayakan mereka dengan program yang dia Red Supli, SH dengan nama, wanita rawan sosial ekonomi (WRSE) ungkapnya, di halaman Kantor Dinas Sosial Lombok Tengah beberapa hari yang lalu. Selanjutnya H. Supli, SH yang juga ketua komisi IV DPRD Kabupaten Lombok Tengah menjelaskan Bimbingan tehnis ini merupakan inisiatif pribadinya kepada para single parent terutama para wanita yang telah di tinggal suaminya dan ada anak usia sekolah yang menjadi tanggung jawabnya. Kegiatan Bintek wanita rawan sosial ekonomi WRSE ini telah dilakukan oleh Supli selama tiga kali dalam program aspirasi  dan bekerja sama dengan Dinas Sosial, dan 287 oran
Read more
-
Image
Sejumlah Petani Tobako di Loteng Keluhkan Air dan Minta Pemda Loteng Carikan Solusi Lombok Tengah Silaksaksikaninformasintb.com Sejumlah petani tobako dari beberap desa di Praya Timur, Lombok Tengah mendatangi Kantor Bupati Loteng dengan membawa keluh-kesah mereka dan meminta Pemerintah Daerah Lombok Tengah untuk segera mencarikan solusinya dan kalu tidak kami akan ambil alih kantor bupati ini ungkap salah satu petani Tobako H.M.Husnandar kemarin di Kantor Bupati Lombok Tengah. Dari pantauan media ini tidak semua petani tobako yang berasal dari Desa Beleke, Smoyan, Ganti memiliki lahan sendiri dan mereka meyewa lahan di areal Kecamatan Praya Timur tersebut karna tanahnya cocok untuk ditanami Tobako ungkap salah seorang petani tobako tersebut, dan untuk pengadaan bibit tobako ini kami beli dengan harga 100/biji, dan untuk sewa lahan perhektarnya kami meyewa Rp 12.000.000 an jika pemerintah tidak segera mencarikan solusi untuk kami bagaimana nasib kami selanjutnya tegas mereka
Read more