-
Praperadilan, Mr Lee Kalah di PN Praya

Lombok Tengah sinarlomboknews, Kasus yang menimpa warga Cina Lee Jong Kwak  yang di duga melanggar Pasal 372 dan 378 KUHP terkait dugaan Penggelapan dan atau penipuan terhadap Rui Jun warga negara Korea berawal dari kedua rekan bisnis ini mendirikan PT Mulia Jaya yang bergerak di bidang pembuatan bahan untuk batu - bata terang Kasad Reskrim AKP Prio Suhartono, Kamis, 13 - 02 di ruang kerjanya.

Selanjutnya Kasad Reskrim yang baru dilantik ini mengatakan kasus ini berawal dari Mr Lee yang bermitra kerja, dengan Rui Jun untuk mendatangkan  mesin untuk pembuatan batu bata dengan perjanjian kerja sama usaha nomer 352/Waarmeking /2017 (rangkap) Terangnya.

Sementara itu terkait hasil "Praperadilan Kasus penipuan dana atau Penggelapan yang di sangkakan kepada, Mr Lee yang di kuasakan oleh kuasa hukum Mr Lee, Emiil Siain, sementara dari Polres Lombok Tengah melalui Kasad Hukum Polda Ntb" , terangnya.

Selanjutnya Prio mengatakan praperadilan yang menuntut penangguhan penahanan dan penyitaan asset milik PT Mulia Jaya dianggap tidak sah itu,  kemudian dimenangkan oleh Polres Lombok Tengah melalui hakim tunggal Asri, SH pungkasnya.Red

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

-
Image
Dewan Lombok Tengah Bahas Ranperda Perlindungan Mata Air Silaqsaksikaninformasintb - Lombok Tengah | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Sidang Paripurna pembahasan hasil kajian badan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) terhadap Ranperda usul DPRD tentang perlindungan mata air, Selasa (12/3/2019). Sidang Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Lombok Tengah, H. Achmad Puaddi FT itu berlangsung di ruang sidang utama Gedung DPRD Lombok Tengah di Kelurahan Jontlak, kecamatan Praya Tengah, Lombok Tengah. Ranperda usul DPRD tentang perlindungan mata air yang merupakan usulan dari komisi III DPRD Lombok Tengah. Dalam sidang Paripurna itu,Ketua DPRD Lombok Tengah, H. Achmad Puddi FT menyampaikan, laporan hasil kajian Badan Pembentukan Perda penting dilakukan guna merujuk pada ketentuan pasal 6 ayat (4) yang mengatur tentang Ranperda yang telah dikaji oleh Badan Pembentukan Perda disampaikan kepada seluruh anggota DPRD Lo
Read more
-
Image
Supli Inisiasi Program WRSE Untuk Para Janda di Lombok Tengah Lombok Tengah sinarlomboknews,  Berawal dari meninggalnya Suhaimi Tetangganya Di Leneng Praya Lombok Tengah, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Lombok Tengah H. Supli, SH dari Partai PKS ini kemudian berpikir keras untuk memberdayakan perempuan- perempuan seperti istrinya almarhum Suhaimi, untuk memberdayakan mereka dengan program yang dia Red Supli, SH dengan nama, wanita rawan sosial ekonomi (WRSE) ungkapnya, di halaman Kantor Dinas Sosial Lombok Tengah beberapa hari yang lalu. Selanjutnya H. Supli, SH yang juga ketua komisi IV DPRD Kabupaten Lombok Tengah menjelaskan Bimbingan tehnis ini merupakan inisiatif pribadinya kepada para single parent terutama para wanita yang telah di tinggal suaminya dan ada anak usia sekolah yang menjadi tanggung jawabnya. Kegiatan Bintek wanita rawan sosial ekonomi WRSE ini telah dilakukan oleh Supli selama tiga kali dalam program aspirasi  dan bekerja sama dengan Dinas Sosial, dan 287 oran
Read more
-
Image
Sejumlah Petani Tobako di Loteng Keluhkan Air dan Minta Pemda Loteng Carikan Solusi Lombok Tengah Silaksaksikaninformasintb.com Sejumlah petani tobako dari beberap desa di Praya Timur, Lombok Tengah mendatangi Kantor Bupati Loteng dengan membawa keluh-kesah mereka dan meminta Pemerintah Daerah Lombok Tengah untuk segera mencarikan solusinya dan kalu tidak kami akan ambil alih kantor bupati ini ungkap salah satu petani Tobako H.M.Husnandar kemarin di Kantor Bupati Lombok Tengah. Dari pantauan media ini tidak semua petani tobako yang berasal dari Desa Beleke, Smoyan, Ganti memiliki lahan sendiri dan mereka meyewa lahan di areal Kecamatan Praya Timur tersebut karna tanahnya cocok untuk ditanami Tobako ungkap salah seorang petani tobako tersebut, dan untuk pengadaan bibit tobako ini kami beli dengan harga 100/biji, dan untuk sewa lahan perhektarnya kami meyewa Rp 12.000.000 an jika pemerintah tidak segera mencarikan solusi untuk kami bagaimana nasib kami selanjutnya tegas mereka
Read more